Jakarta, Barakatinews.com – Komisi II DPR-RI memberikan apresiasi atas capaian kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tahun 2024. Serta 100 hari kerja Kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.
Dikutip dari laman Kantor Pertanahan Kabupaten Wakatobi. Berbagai apresiasi itu tersampaikan dalam rapat kerja Kementerian ATR/BPN bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta. Kamis 30 Januari 2025.
Selain capaian kinerja selama tahun 2024 dan 100 hari kerja Kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Komisi II DPR-RI juga memberi apresiasi terhadap ketegasan Kementerian ATR/BPN dalam penanganan persoalan sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Tangerang, optimalisasi Reforma Agraria, serta pemberantasan mafia tanah.
“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas paparan sembilan program 100 hari kerja Saudara Menteri yang telah memaparkan progres kinerja dan pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan,” ucap Ketua Komisi II DPR-RI, Muhammad Rifqinizamy.
Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, mengungkap keberhasilan Kementerian ATR/BPN dalam mengelola anggaran 2024. Tercatat beberapa program bahkan melebihi target, seperti persetujuan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mencapai lebih dari 100 persen.
“Kami mengapresiasi realisasi anggaran sebesar Rp7,8 triliun atau 99,04 persen dari total anggaran non-blokir. Ini menunjukkan optimalisasi dalam berbagai program, termasuk Redistribusi Tanah dan pemberantasan mafia tanah,” ujar Heri Gunawan.
Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi II DPR-RI, Taufan Pawe. Menurutnya, Kementerian ATR/BPN berhasil mengambil langkah tegas dalam menangani kasus sertipikasi di kawasan pagar laut. “Saya apresiasi sikap Pak Menteri yang membatalkan beberapa atas hak bermasalah,” ungkapnya.
Menanggapi apresiasi itu. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengatakan setiap jajaran Kementerian ATR/BPN akan terus berupaya bekerja semaksimal mungkin dengan menjunjung tinggi transparansi.
“Kami berkomitmen untuk menuntaskan semua permasalahan ini dengan transparan. Semua informasi akan kami sampaikan dengan jelas kepada publik agar tidak menjadi isu liar yang meresahkan masyarakat,” kata Nusron Wahid.
Ditambahkannya, dengan apresiasi serta dukungan yang diberikan Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI. Kementerian ATR/BPN diharapkan terus meningkatkan kinerja dan mempercepat implementasi kebijakan pertanahan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Ikut serta secara luring dalam rapat ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; dan para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir secara daring, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia beserta jajaran. (Adm)
